Jakarta – Gubernur Banten Andra Soni menegaskan komitmen untuk terus tingkatkan integritas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah (Pemprov) Provinsi Banten. Hal ini sejalan dengan visi Banten Maju, Adil Merata, Tidak Korupsi.
“Pemprov Banten dinilai berhasil dalam piloting (percontohan) e-Learning ASN Berintegritas KPK,” ucap Andra Soni. Usai mendapatkan penghargaan pada Peluncuran Nasional e-Learning Aparatur Sipil Negara (ASN) Berintegritas di Gedung Lembaga Administrasi Negara Jalan Veteran, Jakarta, Rabu (17/6/2026).
Pemprov Banten menerima penghargaan bersama 12 lembaga yang dinilai berhasil dalam piloting e-Learning ASN Berintegritas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia. Gubernur Andra Soni menargetkan seluruh ASN Pemprov Banten untuk mengikuti e-Learning ASN Berintegritas.
“Dari target 1.000 ASN, sebanyak 1.363 ASN Pemprov Banten telah mengikuti e-Learning ASN Berintegritas,” jelasnya.
Seperti dijelaskan oleh Inspektur Daerah Provinsi Banten Sitti Ma’ani Nina, Pada Tahun 2025 Pemprov Banten telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan KPK dalam program e-Learning ASN Berintegritas. Tahapan berikutnya integrasi dan uji coba modul pembelajaran pada Learning Management System (LMS) guna memastikan kesesuaian sistem, substansi materi dan pengalaman pembelajaran pengguna. Setelah melalui tahapan pengembangan, uji coba, implementasi awal, dan evaluasi nasional tersebut, maka e-learning berintegritas telah siap dan diluncurkan secara nasional pada hari ini.
Tahapan Pada proses belajar mandiri ini, ASN membuka seluruh pembelajaran. Materi pembelajaran ini menggunakan modul interaktif berbasis SCORM dan H5P yang memadukan teks, video, infografis, narasi dan simulasi studi kasus. Setiap modul dilengkapi dengan pre-test dan pos test untuk mengukur tingkat pengetahuan, serta kuis dan studi kasus berbasis skenario.
“E-learning ASN berintegritas itu adalah upaya dari pencegahan korupsi melalui aspek pendidikan melalui media pembelajaran secara digital untuk penguatan budaya integritas dan antikorupsi dilingkungan ASN,” jelas Nina. Menurut Nina, program ini turut mendukung dalam mewujudkan visi Banten Maju, Adil Merata, Tidak Korupsi.
Dalam sambutannya, Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan peluncuran e-Learning ASN Berintegritas diikuti oleh ribuan ASN. Program ini dibuat untuk kepentingan seluruh ASN di Indonesia.
“Ini momentum bagi kita semua untuk memperkuat integritas. Dulu integritas tidak ada sekolahnya, sekarang kita sudah punya,” tambahnya.
Menurutnya Setyo, dalam integritas ada kualitas pelayanan publik dan birokrasi yang efektif dan efisien. Saat ini ada 6,7 juta lebih ASN dan masyarakat mempersepsikan negara melalui pelayanan ASN yang mereka temui setiap hari.
“Hadir di kantor pelayanan, ruang kelas pembentuk masa depan bangsa, puskesmas dan rumah sakit, serta perencanaan kebijakan dan pembangunan infrastruktur,” ucapnya.
Seperti dijelaskan oleh Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardhiana, e-Learning ASN Berintegritas merupakan wujud komitmen KPK dalam mendorong transformasi pendidikan antikorupsi yang adaptif dan normatif. E-learning ASN Berintegritas membekali ASN untuk mengenali dan menghindari korupsi, pengambilan keputusan etis, serta nilai-nilai antikorupsi.
“Program ini untuk memperkuat kapasitas integritas ASN secara luas,” jelasnya.
Sebanyak 12 lembaga telah menjadi proyek percontohan program. Antara lain, Kementerian Agama, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Komunikasi dan Digital, Pemprov Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemkot Bandung, dan Pemkot Yogyakarta.
“Hari ini adalah peluncuran secara nasional,” ungkap Wawan.
Program e-Learning adalah teknologi sebagai alat membangun karakter dan budaya integritas, menanamkan nilai membentuk karakter dan memperkuat budaya antikorupsi, sebagai gerakan nasional,
“Jadikan berintegritas sebagai gaya hidup atau budaya untuk Indonesia lebih baik, khususnya Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.
Dalam sambutannya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini mengatakan, kepercayaan publik tidak dibangun dalam satu hari ataupun oleh satu kebijakan. Kepercayaan publik tumbuh dari ribuan pelayanan dan kebijakan.
“Integritas ASN tidak bisa dibangun secara instan sehingga harus sering dilakukan pelatihan. Hari ini kita tidak meluncurkan platform atau beban digital baru, tapi peletakan fondasi moral birokrasi,” katanya.[red]
