Serang – Upaya identifikasi dan penanganan banjir di Provinsi Banten, Pemerintah Kota (Pemkot) Serang, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten bersama Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau, Ciujung, Cidurian (BBWSC3) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) yang digelar di Kantor BBWSC3, Cipare, Kota Serang, Rabu (14/01/2026).
Dalam Rakor tersebut menyepakati pembagian peran dalam penanganan banjir di Kota Serang. Langkah ini diambil sebagai upaya percepatan normalisasi sungai yang selama ini menjadi salah satu penyebab utama banjir.
Kepala BBWSC3, Dedi Yudha Lesmana, menyampaikan bahwa penanganan banjir dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari Dinas PUPR provinsi Banten dan Dinas PUPR Kabupaten/Kota, BPBD, hingga balai teknis terkait seperti Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) dan Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPK) Cipta Karya.
“Kami berkoordinasi dan berkolaborasi untuk bersinergi dalam penanganan banjir. Telah disepakati pembagian tugas sesuai kewenangan masing-masing, baik untuk penanganan jangka pendek maupun jangka panjang, dengan menyesuaikan ketersediaan anggaran dan sumber daya peralatan,” Ungkap Dedi, Rabu (14/01/2026).
Kepala Dinas PUPR Provinsi Banten, Arlan Marzan mengatakan bahwa dalam rakor disepakati Pemprov Banten akan melakukan penanganan Normalisasi di wilayah Kroya Lama.
“Sudah disepakati pembagian tugas agar penanganan bisa lebih cepat. Untuk Kroya Lama ditangani provinsi, sedangkan balai fokus di Sungai Ciwaka,” ujar Arlan.
Sementara itu, Wali Kota Serang, Budi Rustandi, mengatakan pembagian tugas dilakukan agar setiap instansi dapat bergerak sesuai kewenangannya masing-masing tanpa saling menunggu.
Pemkot Serang akan segera menyiapkan langkah teknis lanjutan, termasuk koordinasi agar alat berat dari pemerintah provinsi dapat segera diturunkan ke lokasi terdampak.
“Yang terpenting sekarang adalah percepatan di lapangan. Masyarakat membutuhkan penanganan nyata,” katanya.
Pembagian peran tersebut diharapkan mampu mempercepat proses normalisasi sungai, sehingga potensi luapan air saat hujan deras dapat ditekan dan dampak banjir terhadap permukiman warga bisa diminimalisir. [red]
