Serang – Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Annisa Mahesa menegaskan pentingnya penyaluran berbagai program bantuan pemerintah agar lebih tepat sasaran dan benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan. Hal ini disampaikan dalam kegiatan reses Anggota DPR RI yang digelar bersama warga di wilayah kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang (15/10).
Dalam dialog tersebut, sejumlah warga menyampaikan berbagai keluhan terkait bantuan sosial dan program pemerintah seperti Program Keluarga Harapan (PKH), listrik desa, serta bantuan infrastruktur yang dinilai belum sepenuhnya merata dan tepat sasaran. Warga juga menyoroti masih minimnya sosialisasi di tingkat desa, yang menyebabkan sebagian masyarakat tidak memahami kriteria penerima bantuan atau mekanisme penggunaan dana desa.
“Kategorinya siapa yang betul-betul berhak menerima bantuan ini perlu diperjelas lagi. Karena banyak masyarakat yang merasa belum tersentuh, padahal mereka tergolong kurang mampu,” ujar salah satu warga.
Menanggapi hal itu, Annisa menjelaskan bahwa data penerima bantuan di masa mendatang akan disesuaikan dengan sistem data terpadu sosial ekonomi nasional (DTSEN) yang dikumpulkan dari desa-desa. Ia menekankan pentingnya peran kepala desa untuk melaporkan data warganya secara akurat dan transparan agar program berjalan efektif.
“Data yang digunakan akan disesuaikan melalui DTSEN. Kepala desa punya peran penting untuk memastikan siapa saja warganya yang termasuk prasejahtera. Jadi, kalau ada data yang belum akurat, perlu segera dilaporkan,” tegasnya.
Selain itu, Annisa juga menyoroti kebutuhan masyarakat akan fasilitas dasar seperti penerangan dan akses listrik desa. Ia menegaskan kesiapannya untuk membantu masyarakat secara administratif apabila masih ada warga yang belum teraliri listrik.
“Kalau memang ada warga yang butuh lampu atau belum terpasang listrik, saya siap bantu secara administrasi. Kalau kepala desanya tidak mau turun tangan, saya hubungi langsung agar warga bisa segera mendapatkan haknya,” kata Annisa.
Ia juga menjelaskan bahwa persoalan infrastruktur desa, seperti perbaikan jalan atau irigasi, masuk dalam anggaran dana desa yang setiap tahunnya disalurkan pemerintah kepada masing-masing desa dengan jumlah yang berbeda, tergantung luas wilayah dan jumlah penduduk.
“Untuk urusan infrastruktur, biasanya dibahas dalam Musyawarah Desa (Musdes) yang melibatkan berbagai unsur Masyarakat, mulai dari tokoh agama, perempuan, RT, kelompok tani, guru, pelaku usaha, dan lainnya. Di situ semua aspirasi bisa disampaikan,” jelasnya.
Annisa Mahesa menegaskan bahwa dirinya akan terus mengawal kebijakan dan penyaluran bantuan sosial agar lebih transparan dan berdampak nyata bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang berada di daerah terpencil.
“Yang paling penting adalah kejelasan data, keterbukaan informasi, dan pengawasan di tingkat desa. Kita semua ingin bantuan pemerintah benar-benar sampai ke tangan yang membutuhkan,” tutupnya.[red]
