Banten – Berdasarkan Petunjuk Teknis (Juknis) Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) pada satuan pendidikan SMAN,SMKN dan SKhN Provinsi Banten Tahun Ajaran 2025/2026 sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 261 Tahun 2025 bahwa Panitia SPMB wajib melakukan verifikasi dan validasi terhadap data persyaratan yang telah diinput atau diupload dalam Aplikasi SPMB.
Setelah melakukan verifikasi dan validasi dokumen, bila ditemukan data yang diinput atau diupload tidak sesuai, maka panitia SPMB dapat menolak pendaftaran atau menganulir calon murid.
“Sebagaimana tertuang dalam juknis, Panitia SPMB harus lakukan verifikasi dan validasi, Bila Dokumen yang di input atau di Upload tidak Sesuai, silahkan dianulir saja,” Tegas Andra, Selasa (17/06/2025).
Mengingat selalu ada potensi celah dalam SPMB, Gubernur Andra Soni mengingatkan Panitia SPMB untuk teguh dan berintegritas dan selalu berpedoman pada Petunjuk Teknis (Juknis) SMPB 2025/2026.
“Saya menghimbau agar tetap berpegang teguh pada integritas, kredibilitas serta menerapkan aturan yang berlaku, sehingga masyarakat mendapatkan keadilan yang merata,” Ungkap Andra saat sidak SPMB di SMAN 1 Kota Serang, Senin (16/06/2025).
Andra Soni juga telah menyiapkan sanksi tegas bagi pihak Dindikbud Banten dan Kepala Sekolah serta Panitia SPMB yang terbukti melakukan pelanggaran, termasuk Pemberhentian sebagai ASN dan pencopotan jabatan Kepala Sekolah.
“Siapa pun yang terlibat kecurangan dalam SPMB akan dicopot. Kalau yang menerima titipan itu Dinas atau Kepala Sekolah atau Panitia, kita berhentikan,” sambungnya.
Menurut Andra pelaksanaan SPMB tahun 2025 di Provinsi Banten harus berjalan obyektif, transparan, dan akuntabel. Ia menekankan bahwa pihak sekolah tidak akan memberi ruang sedikit pun pada praktik titip-menitip siswa.
“Dulu tidak ada solusi, sekarang kita ada solusi, sekolah gratis. Jika masih ada titip menitip, percuma sekolah gratisnya, karena tujuannya sekolah gratis adalah pemerataan,” pungkasnya. [red]
