Serang – BADKO HMI Jabodetabeka-Banten Siap mengawal kebijakan dan program pembangunan yang dilakukan oleh Pemprov Banten dibawah kepemimpinan Gubernur Banten khususnya program Sekolah Gratis.
Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua HMI Bidang ESDM Badko Jabodetabeka-Banten, Entis Sumantri saat Dialog BEM Se-Banten dengan Gubernur Banten di Gedung Negara Pendopo Gubernur Banten Kota Serang.
“Sesuai ajaran Ki Hajar Dewantara, Pendidikan harus menjadi prioritas dalam membangun bangsa yang kuat dan maju, olehkarenanya tekad pak Gubernur dalam memajukan pendidikan di Banten melalui Program Sekolah Gratis akan kami kawal sampai tuntas,” Ungkap Entis kepada TangerangPos, Sabtu (22/05/2025).
Mantan Ketua HMI Cabang Pandeglang tersebut menambahkan bahwa Sekolah Gratis merupakan pemerataan pendidikan yang selama ini terlihat jelas tingkat kesenjangannya, olehkarenanya pihaknya mendukung penuh Program tersebut betul-betul dapat terealisasi
“Di Provinsi Banten Kesenjangan dan Pemerataan Pendidikan adalah sebuah keniscayaan, olehkarenanya sekali lagi kami akan kawal agar program tersebut dapat terealisasi dengan baik,” Tandasnya.
Sementara itu, Gubernur Banten Andra Soni.msngatakan bahwa dengan jiwa kritis dan idealismenya, dirinya meyakini mahasiswa bisa mengawal dengan baik proses pembangunan yang akan dilakukan di masa kepemimpinannya lima tahun ke depan.
“Saya butuh banyak masukan, saran dan kritikan. Maka dari itu, di bulan Ramadan ini kegiatan saya lebih banyak keliling, silaturahmi ke masyarakat. Itu perlu saya lakukan karena kita harus mempunyai tujuan yang sama,” kata Andra Soni.
Kepada mahasiswa, Gubernur Andra Soni membuka ruang seluas-luasnya untuk mengkritisi semua kebijakan yang dikeluarkan jika dinilai kurang tepat. Termasuk juga ruang untuk melakukan dialog.
“Karena kalau kita sering silaturahmi seperti ini, berdialog, insya allah akan ada solusi,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, Andra Soni juga menyampaikan jika salah satu visi misinya mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul melalui pendidikan gratis baik untuk sekolah negeri maupun swasta yang menjadi kewenangan Provinsi.
“Kita sadar sekolah negeri terbatas. Sehingga akses kepada masyarakat belum berkeadilan. Oleh karena itu, di tahun ini kita berkomitmen untuk bisa memulai program pendidikan gratis bagi sekolah swasta,” katanya.[red]
