Kota Tangerang – Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang Andri S. Permana secara tegas mengatakan bahwa BKPSDM Kota Tangerang menjadi biang masalah atas gagalnya ribuan THL dalam proses seleksi PPPK.
Pasalnya, dari Dari 3.455 yang lolos seleksi administrasi saat tes calon PPPK, hanya 1.669 yang dinyatakan lolos. Sebanyak 1.786 gagal. Padahal, Pemkot Tangerang menyediakan 5.186 formasi dengan rincian 1.657 tenaga teknis, 1.019 tenaga kesehatan dan 2.510 tenaga pendidikan.
“BKPSDM menjadi biang dan akar masalah atas gagalnya ribuan THL dalam seleksi PPPK, ” tegas Andri kepada awak media, Jum’at (03/01/2025).
Untuk itu Andri meminta Pj Wali Kota Tangerang Dr Nurdin segera melakukan perombakan terhadap pejabat BKPSDM Kota Tangerang.
“Saya meminta Pj Wali Kota Dr. Nurdin untuk melakukan perombakan besar di BKPSDM,” tegasnya.
Andri juga menambahkan bahwa seharusnya momentum perekrutan PPPK adalah kesempatan Pemkot Tangerang untuk mengangkat harkat dan martabat serta status sosial ribuan THL yang selama ini menjadi garda terdepan dalam pelayanan publik di Kota Tangerang. Bukan justru sebaliknya.
“Karena kegaduhan saat ini terjadi akibat kegagalan BKPSDM dalam melakukan perencanaan terkait perekrutan PPPK. Ditambah tidak ada Good Will (niat baik,red) untuk melakukan pendampingan kepada OPD-OPD agar momentum perekrutan itu menjadi profesional dan tepat sasaran,” sambungnya.
Andri juga membandingkan dengan THL di Kota Tangerang Selatan yang 98% atau hampir lulus seluruhnya lolos PPPK. Dimana sebanyak 6.144 pelamar lolos seleksi administrasi. Yang dinyatakan lulus seleksi PPPK 6.104, hanya 40 peserta yang gagal.
“Kalau kita komparasi persentase serapan yang dilakukan pemerintah Tangerang Selatan ini semakin menunjukkan ketidakbecusan BKPSDM Kota Tangerang melakukan perencanaan perekrutan PPPK. Ini merupakan bencana awal birokrasi di era awal pemerintahan Sachrudin-Maryono di 2025-2030 mendatang,” tandasnya.
Andri memberikan peringatan bahwa telah terjadinya permasalahan management birokrasi di Kota Tangerang.
“Saya tegaskan ini bisa jadi sinyal bahaya bagi pemerintahan Kota Tangerang ke depan. Bahwa permasalahan management birokrasi menjadi yang utama di Kota Tangerang,” Pungkasnya. [red]
