Kota Tangerang – Anggota DPRD Kota Tangerang Tasril Jamal menyoroti persoalan perizinan yang melanggar peraturan pemerintah daerah. Pelanggaran perizinan memberikan dampak buruk seperti banjir di Kota Tangerang.
“Seandainya zona merah tetapi masih dilakukan pembangunan, ini penyebab banjir di Kota Tangerang, banyak pembangunan-pembangunan di daerah resapan, dibangun oleh pengembang, pengembang besar dan kecil,” ujar dewan asal Fraksi PKB.
Tasril menambahkan bahwa terdapat sejumlah pengembang kecil yang membangun model klaster-klaster perumahan.
“Mereka punya tanah luasnya 300-1.000 meter dibangun, tetapi itu menutup (daerah resapan) ini menjadi sumber banjir,” ujarnya.
Oleh karenanya, Tasril yang pernah duduk di Komisi IV meminta Pemkot Tangerang untuk memperketat perizinan pembangunan properti serta melakukan kajian ulang atas perizinan yang melanggar peraturan.
“Kita kaji ulang, bila perlu kita tutup, tarik dan koreksi perizinan-perizinannya,” ujarnya. Tak hanya properti, memperketat perizinan termasuk perizinan usaha, reklame, dan lainnya. “Tujuan saya juga bagaimana meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah),” ujarnya. [red]
